KabareTegal – Di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Brebes, muncul tren yang tak kalah kuatnya: Pemekaran Brebes Selatan 2025. Malah, menurut informasi, DPR RI sudah menyetujui rencana ini.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Golkar Andiniya KP S.Sos, BA, M.H mempunyai pandangan berbeda. Andiniya yang memang menjadi anggota DPRD melalui Dapil Jateng 12, Kab. Tegal, Kab. Brebes dan kota Tegal menyikapi lebih hati – hati.

“Tren pemekaran Brebes Selatan 2025 masih didorong politik lokal. Sementara aspek teknokratis dan fiskal sering tertinggal, ” ungkap Andiniya KP dalam keterangan tertulisnya yang diterima meja Redaksi pada Jumat (4/12/2025) lalu.
Masih menurutnya, pemekaran akan berhasil jika berokrasi segera berfungsi dan layanan dasar tersedia dalam 2 sampai 3 tahun pertama. Kalau hal ini tidak terwujud hanya akan menjadi simbol politik saja” tandanya.

Andiniya KP juga menyoroti dampak dari pemekaran itu ada dampak sosialnya.
“Pemekaran membawa dampak sosial seperti di antaranya, perubahan identitas, munculnya elite baru dan potensi konflik wilayah. Fokus utama harus pada kesiapan masyarakat bukan sekadar infrastruktur, ” tutur Andiniya KP mengingatkan.
Sikap politik Andiniya KP yang lebih peduli akan kesejahteraan masyarakat Andiniya mendukung rencana pemekaran tersebut tetapi dengan beberapa persyaratan.
“Terkait pemekaran Brebes Selatan dukungan saya bersyarat. Pemerintah pusat wajib mendukung anggaran, perhitungan APBD harus realistis dan pemekaran tidak boleh dijadikan alat tawar menawar pihak lain. Kepentingan politik atau kelompok tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat, ” tandas wanita yang juga masih menggeluti dunia musik.

Andiniya KP memberikan saran kepada eksekutif bahwa selama proses pemekaran masih berjalan, untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan efisiensi administrasi entah melalui sub lembaga maupun e-govt. “Jadi saran saya untuk eksekutif, selama proses pemekaran masih berjalan, alokasikan anggaran untuk meningkatkan efisiensi administrasi entah via sub lembaga maupun e-govt, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi terutama SDA, peningkatan PAD dan SDM, ” pungkas Andiniya KP optimis.***


